Menteri PU optimis pencapaian program 100 hari

10 Januari 2013

Dalam program 100 hari, Departemen Pekerjaan Umum (PU) akan memastikan pekerjaan-pekerjaan baik pembangunan baru maupun pemeliharaan dapat diinventarisasi. Demikian disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto dalam The Interview di Metro TV, Rabu (23/12).

 

“Dalam program 100 hari ada lima pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Departemen PU. Yakni, penyediaan air minum di sekitar 1.379 daerah tertinggal dan daerah masyarakat miskin,” kata Djoko Kirmanto.

 

Di bidang Sumber Daya Air (SDA), yang menjadi program 100 hari Departemen PU adalah menyelesaikan audit teknis kondisi embung, waduk, bendung, dan bendungan serta jaringan irigasi di seluruh Indonesia. Kegiatan dilakukan pada Balai Besar dan Balai di Direktorat Jenderal SDA dan ditargetkan selesai pada Januari 2010.

 

Selain itu, program lain di bidang SDA adalah menyelesaikan pembangunan prasarana pengendalian banjir Banjir Kanal Timur (BKT) pada awal tahun depan. Awal 2010, BKT harus sudah tembus ke laut. Dengan demikian dalam meminimalisasikan dampak banjir di sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Utara.

 

Di bidang Bina Marga, adalah meningkatkan kapasitas jalan lintas Sumatera dan Sulawesi sepanjang 695 km dan memastikan kondisi jalan dalam keadaan baik.

 

Dalam program 100 hari, Departemen PU juga harus membentuk Tim Nasional Penyiapan Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa – Sumatera. Perpres pembentukan tim nantinya bertugas mempersiapkan pembangunan termasuk penyusunan studi kelayakan tengah dalam penyelesaian.

 

Pembangunan jembatan tersebut memiliki banyak kendala. Bentang jembatan antar tiang mencapai 2,5 kilometer dikarenakan terdapat palung yang tidak memungkinkan dipasang tiang. Pergerakan dasar bumi dengan adanya palung dan Gunung Krakatau menjadi tantangan yang menarik. Namun, dari hasil diskusi dengan para ahli jembatan, pembangunan jembatan selat sunda masih memungkinkan dibangun.

 

“PU telah berdiskusi dengan ahli-ahli jembatan baik dalam maupun luar negeri. Hasil diskusi memastikan pembangunan jembatan selat sunda masih memungkinkan dibangun,” tegas Djoko Kirmanto.

 

Di bidang Tata Ruang, akan dilakukan inventarisasi ketersediaan dan keterpaduan tata ruang. Yakni dengan melakukan review sinkronisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang.

 

Menteri PU menegaskan, dengan diterbitkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 akan menjadi dasar dalam UU lain yang terkait dengan pembangunan di Indonesia. Setiap pembangunan di Indonesia harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dengan demikian akan tercipta ruang wilayah yang aman, nyaman, produksit, berkelanjutan. (ind)

Pusat Komunikasi Publik

281209

 

sumber:

http://binamarga.tasikmalayakota.go.id